NawaBineka – Sehari setelah pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui lokasi persembunyian Harun Masiku.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, lokasi kader PDIP Harun Masiku kini sudah diketahui. Dia berharap, buronan kasus penyuapan komisioner KPU RI itu ditangkap dalam waktu sepekan ini.
Baca Juga: 7 Fakta Polwan Bakar Suami hingga Tewas, dari Judi Online hingga Baby Blues
Alexander mulanya menepis adanya anggapan kelanjutan proses hukum Harun Masiku berkaitan dengan konstelasi politik. Dia mengaku sudah menanyakan kepada seluruh Pimpinan KPK untuk memastikan tidak ada pihak yang mendompleng kepentingan dari kasus Harun Masiku.
“Sebenarnya nggak ada hubungannya ya karena kalau dari pimpinan sendiri nggak sampai ke sana. Nggak ada yang menghubungi satu pun pimpinan di antara empat,” tegas Alexander usai rapat bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
“Dan saya sudah tanya apakah ada perintah dari siapa pun pihak di luar? ‘Nggak ada, Pak Alex’. Ini normatif saja,” tegas dia.
Menurut Alexander, kini pihaknya terus memeriksa saksi-saksi. Dia menekankan, penangkapan Harun Masiku dapat dilakukan dalam seminggu ke depan.
Baca Juga: Apple Intelligence Muncul di WWDC 2024, Bukan Sekedar Kecerdasan Buatan
“Kebetulan, mungkin kalau yang bersangkutan posisinya sedang tidak ketahuan, ada informasi, misalnya, sudah terkecoh di Jakarta, kan gitu kan, sehingga ya itulah kemudian, apa, muncul kan pemeriksaan saksi-saksi lagi. Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkap. Mudah-mudahan,” jelas Alexander.
“Saya pikir sudah (ada indikasi diketahui lokasi Harun Masiku), (oleh) penyidik,” sambung dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus Harun Masiku, Senin (10/6/2024). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, Hasto akan diperiksa terkait kasus suap dan keberadaan Harun Masiku, tersangka KPK yang masih hingga kini masih buron.
Saat pemerisaan kemarin, KPK menyita ponsel dan buku catatan Hasto. Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, penyitaan ponsel itu dilakukan saat Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buronan Harun Masiku.
Baca Juga: 10 Fakta Menarik Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026
“Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa Tipikor dimaksud,” ucap Budi, kemarin.
Budi menjelaskan, penyidik menanyakan terkait keberadaan ponsel milik Hasto. Menurutnya, Hasto menjawab bahwa ponselnya dipegang oleh stafnya yang bernama Kusnadi.
“Dalam þemeriksaannya, penyidik menanyakan keberadaan alat komunikasi milik saksi H. Saksi menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya,” ungkap Budi.
“Penyidilk meminta staf dari saksi H dipanggil dan setelan dipanggil, penyidik menyita barang bukti berupa elektronik (HP), catatan dan agenda milik saksi H,” tambah jubir KPK itu.
Hasto pun merasa keberatan telepon genggam miliknya disita KPK. Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengaku akan melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada malam ini. Hal ini setelah telepon genggam atau ponsel milik Hasto disita KPK.
Baca Juga: Asal Usul dan Fakta Baru Sukolilo, Lokasi Pengeroyokan Bos Rental Mobil
Selain melaporkan ke Dewas KPK, pihak kuasa hukum Hasto juga akan mengajukan gugatan praperadilan. Ia tidak terima, perlakuan dari penyidik KPK, Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Hasto, Kusnadi saat pemeriksaan dilakukan di KPK.
“Terhadap penyitaan Saudara Kusnadi ini sudah melanggar KUHP pasal 33 Karena tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat. Kemudian pengeledahannya Ini pengeledahan badan. Kemudian penyitaan menurut kami juga pun melanggar KUHP pasal 39 Terkait dengan penyitaan,” papar Ronny.
Buku catatan milik Hasto berisi strategi PDIP dalam pemenangan kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar sebentar lagi.
“Tidak ada salinan lain. Perlu kita jelaskan garisbawahi bahwa barang yang disita tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Itu adalah barang-barang pribadi dan barang-barang partai, supremasi partai, kedaulatan partai di dalam buku tersebut, agenda-agenda partai dan itu kami menyayangkan hal tersebut,” kata Ronny saat menyampaikan laporan terhadap penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Ronny menambahkan, PDIP telah membahas terkait penyitaan buku tersebut. Wakil Sekretaris Hukum Advokasi Tim Pemenangan Pilkada PDIP itu mengatakan DPP PDIP telah melaporkan penyitaan buku tersebut kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kita tidak tahu apa tujuannya. Tujuan buku itu untuk siapa? Tujuannya untuk apa? Maka di sini kita mengajukan protes keras, keberatan. Kita tidak mau, lembaga penegak hukum ini, jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan,” urai Ronny.
Dia menyatakan, buku tersebut terkait dengan strategi pemenangan Pilkada se-Indonesia dari PDIP. Buku itu berisi sejumlah informasi, termasuk penetapan calon-calon kepala daerah.
“Tentunya kan banyak, strategi pemetaan, wilayah, kemudian strategi tentang pemenangan, ada hal-hal yang terkait dengan partai, penetapan calon-calon kepala daerah,” tutup Ronny.
Baca Juga: Bikin Bangga! Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal RI Ternyata Salip AS hingga Jepang
