NawaBineka – Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan mundur dari jabatannya imbas serangan server Pusat Data Nasional oleh kelompok Brain Cipper Ransomware yang melumpuhkan sejumlah layanan publik.
“Setelah 8 tahun, dengan ini menyatakan per tanggal 1 Juli saya sudah menyatakan pengunduran diri secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Terima kasih atas kerja samanya selama ini,” kata Semuel dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Semuel dilantik sebagai Dirjen Aptika oleh Menkominfo Rudiantara sejak Jumat, 7 Oktober 2016. Alasan Utama Samuel mundur, karena merasa bertanggung jawab atas serangan siber terhadap server PDN.
Sebab, data di PDN dienkripsi atau dikunci sehingga tak bisa diakses oleh para tenant yang berasal dari lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah.
“Kejadian ini bagaimana pun secara teknis tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu transformasi pemerintahan secara teknis,” tutur Semuel.
“Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral harusnya selesai di sana karena masalah ini harus saya tangani,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pabrik Baterai Listrik Terbesar Se-Asean Resmi Beroperasi di Karawang
“Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pabrik PT Hyundai LG Indonesia, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 3 Juli 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS tersebut pada Jumat (28/06/2024) lalu. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, telah digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Dalam keterangannya usai rapat tingkat menteri, Hadi menekankan bahwa membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, pada Senin 1 Juli 2024 lalu.
Baca Juga: Hacker Minta Maaf Usai Serang Pusat Data Nasional, Katanya Kasihan!
Sementara kelompok peretas atau hacker Brain Cipher akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia usai melakukan aksi peretasan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, di Surabaya, baru-baru ini hingga menimbulkan kehebohan.
Lewat keterangan yang diunggah akun X @stealthmole_int, Brain Cipher berjanji akan memberikan kunci enkripsi pada Rabu (3/7/2024) besok, untuk membuka akses data pemerintah Indonesia yang dihack, secara cuma-cuma atau gratis.
“Masyarakat Indonesia, kami meminta maaf atas fakta bahwa [serangan] ini berdampak ke semua orang,” tulis sang hacker, dikutip dari akun perusahaan intelijen siber StealthMole, Selasa (2/7/2024).
“Kami juga mohon terima kasih dan kepastian masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan mandiri,” lanjutnya.
Usut punya usut, sang hacker ternyata merasa kasihan dengan warga Indonesia akibat peretasan yang mereka lalukan tersebut. Tak hanya itu, mereka menekankan perlunya pendanaan dan spesialis keamanan siber.
Baca Juga: Produk China Masuk RI Bakal Dipajak 200 Persen, Kok Bisa?
