NawaBineka – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara tiba-tiba membekukan pendanaan bagi media yang didanai pemerintah, termasuk Voice of America (VOA), Radio Free Asia, dan Radio Free Europe. Keputusan ini membuat ratusan jurnalis di lembaga penyiaran tersebut kehilangan pekerjaan dan dilarang masuk ke kantor.
Menurut laporan AFP pada Minggu (16/3/2025), para staf menerima pemberitahuan melalui email pada akhir pekan yang berisi instruksi untuk menyerahkan kartu pers serta perlengkapan kantor mereka.
Langkah ini merupakan dampak dari perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump, yang menilai bahwa Badan Media Global AS (USAGM) tidak lagi diperlukan dan harus dibubarkan.
Alasan Pemotongan Pendanaan
Trump mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghapus birokrasi yang dianggap tidak relevan, serta memastikan bahwa pajak rakyat tidak lagi mendanai “propaganda radikal” yang disebarkan oleh media tersebut.
Pendukung Trump yang kini memimpin USAGM, Kari Lake, dalam pernyataannya mengatakan bahwa pendanaan yang diberikan kepada media-media ini sudah tidak lagi mencerminkan prioritas badan tersebut.
Namun, banyak pihak mengecam langkah Trump ini, termasuk komunitas pers dan politisi AS, yang menilai keputusan ini akan melemahkan pengaruh AS di dunia internasional dan menjadi “hadiah besar” bagi musuh-musuh Amerika seperti China dan Rusia.
Pejabat pers Gedung Putih, Harrison Fields, bahkan menyindir penutupan lembaga penyiaran itu dengan menuliskan kata “selamat tinggal” dalam 20 bahasa di platform media sosial X.
Dampak bagi Media dan Jurnalis
VOA, yang menyiarkan berita dalam 48 bahasa dan menjangkau 360 juta pendengar setiap minggu, kini lumpuh akibat kebijakan ini. Direktur VOA, Michael Abramowitz, menyatakan keprihatinannya atas pembekuan pendanaan ini.
“VOA membutuhkan reformasi, tetapi langkah ini akan membuatnya tidak bisa menjalankan misi pentingnya,” tulisnya dalam sebuah unggahan di media sosial.
Sementara itu, pemimpin Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Stephen Capus, mengatakan bahwa pemotongan anggaran ini adalah “kemenangan besar bagi otoritas di Moskow, Beijing, dan Teheran”, mengingat media ini selama ini berperan sebagai benteng melawan propaganda rezim otoriter.
Radio Free Asia, yang didirikan pada tahun 1996 untuk menyiarkan berita ke negara-negara dengan media yang dikontrol ketat seperti China, Korea Utara, Myanmar, dan Vietnam, juga terdampak langsung.
Seorang staf Radio Free Asia yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya.
“Kami memiliki wartawan yang bekerja secara rahasia di negara-negara otoriter di Asia. Dengan pemotongan ini, banyak dari mereka yang bisa berada dalam bahaya,” ungkapnya.
Selain itu, banyak staf yang bekerja di AS dengan visa kerja kini menghadapi ancaman deportasi akibat hilangnya pekerjaan mereka secara mendadak.
Kecaman dan Kemungkinan Perlawanan dari Kongres
Langkah Trump ini diperkirakan akan mendapat perlawanan di Kongres, karena badan legislatif AS memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran negara. Sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat, termasuk Gregory Meeks dan Lois Frankel, mengutuk keputusan ini dan menilai bahwa kebijakan Trump akan merusak upaya AS dalam memerangi propaganda global.
Kelompok advokasi kebebasan pers Reporters Without Borders juga mengecam keputusan ini, dengan menyatakan bahwa penutupan media yang didanai pemerintah AS mengancam kebebasan pers global dan bertolak belakang dengan sejarah panjang AS dalam mendukung arus informasi yang bebas.
Sementara itu, sebagian besar jurnalis di media yang terdampak masih belum menerima arahan resmi mengenai nasib program-program yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
“Kami masih bingung apakah program kami tetap akan disiarkan atau tidak. Kami hanya diberitahu untuk meninggalkan kantor dan tidak membawa apa pun,” ujar seorang jurnalis VOA.
Langkah Kontroversial Trump dalam Reformasi Birokrasi
Trump, yang sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS mengambil kebijakan tegas terhadap badan-badan federal, telah menghapus sejumlah program yang menurutnya tidak diperlukan dan membebani anggaran negara.
Sebelumnya, ia juga mengecam badan bantuan global AS serta Departemen Pendidikan, dengan menyebut bahwa lembaga-lembaga tersebut gagal menjalankan fungsinya secara efektif.
Namun, langkahnya untuk membekukan media internasional AS menjadi salah satu keputusan paling kontroversial, karena dianggap melemahkan peran AS dalam diplomasi global dan perang informasi.
Keputusan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum dan politik dalam beberapa minggu ke depan, terutama dengan semakin banyaknya tekanan dari Kongres dan komunitas internasional yang menentang kebijakan tersebut.
