NawaBineka– Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi nasional bertajuk “Indonesia Gelap” pada Senin (17/2/2025). Aksi ini serentak dilakukan di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Demonstrasi ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (19/2/2025) dengan tujuan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan akademisi.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal Putra Ansar, menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran. “Bagi kami, ‘Indonesia Gelap’ mewakili ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan pendidikan dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Tuntutan Utama BEM SI
- Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Mahasiswa menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperburuk kondisi pendidikan nasional dan tidak berpihak pada rakyat. - Penolakan Kampus Mengelola Tambang
BEM SI menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang memberi izin perguruan tinggi untuk mengelola usaha pertambangan. Mahasiswa menilai kebijakan ini dapat merusak independensi akademik dan berdampak negatif pada lingkungan. - Pencairan Tunjangan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
Mahasiswa mendesak pemerintah segera mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertunda sejak 2020. Keterlambatan ini dianggap merugikan tenaga pendidik dan berdampak pada kesejahteraan akademisi. - Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih transparan dan efektif. Mereka mempertanyakan alokasi anggaran dan dampak program ini terhadap masyarakat luas. - Kebijakan Berbasis Riset dan Kesejahteraan
BEM SI mendesak pemerintah untuk tidak membuat kebijakan tanpa riset ilmiah yang jelas dan lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka juga menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat dan mendesak pemerintah untuk menghapus dwifungsi militer dalam sektor sipil.
Respons Istana
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat mahasiswa, tetapi meminta agar aksi ini tidak menyebarkan narasi yang dianggap keliru.
“Jangan membelokkan fakta. Tidak ada yang namanya ‘Indonesia Gelap’,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Ia juga meminta mahasiswa memahami bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih dalam tahap awal dan sedang mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. “Pemerintah baru berjalan 100 hari, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kami terus mencari cara terbaik untuk mengatasinya,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga, meskipun beberapa pos anggaran dipangkas. “Jangan sampai efisiensi ini disalahartikan seolah-olah menghambat pendidikan dan kesehatan. Itu tidak benar,” katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak keberatan dengan aksi demonstrasi ini. Menurut Prasetyo, Prabowo menghormati aspirasi mahasiswa dan terbiasa menghadapi kritik sejak terjun ke dunia politik.
Aksi Berlanjut Hingga Rabu
Demonstrasi “Indonesia Gelap” masih akan berlangsung hingga Rabu (19/2/2025). Pada hari pertama aksi, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah, termasuk pendidikan gratis, reformasi Polri, dan penghapusan dwifungsi militer di sektor sipil.
Dengan gelombang aksi yang semakin meluas, mahasiswa bertekad untuk terus menekan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat. Apakah pemerintah akan merespons tuntutan ini dengan perubahan kebijakan? Jawabannya masih dinanti.
