NawaBineka – Sebanyak 894 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal aksi demonstrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 hingga tahun depan.
“Jumlah personel pengamanan 894 personel,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi.
Polisi juga akan menyesuaikan rekayasa lalu lintas secara situasional tergantung pada kondisi di lapangan.
“Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan,” tambahnya.
Susatyo juga mengimbau para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan melakukan unjuk rasa dengan damai.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Demo Digelar di Tiga Lokasi
Berdasarkan agenda yang beredar, aksi unjuk rasa dilakukan di tiga titik strategis, yaitu:
- Gedung DPR RI
- Kementerian PANRB
- Istana Negara
Para peserta aksi menuntut Menteri PANRB Rini Widyantini mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK Tahun 2024.
Alasan Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK
Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda untuk memastikan proses berjalan lebih cermat.
Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur ke Oktober 2025, sementara PPPK yang seharusnya Oktober 2025 mundur ke Maret 2026.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini dalam keterangan resminya, Jumat 7 Maret.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.
Selain itu, menurut Rini, penundaan ini juga dilakukan untuk menyeragamkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN dan PPPK yang sebelumnya berbeda di setiap instansi.
“Kementerian PANRB dan BKN ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada 1 Maret 2026,” jelasnya.
Rini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran. Ia memastikan anggaran belanja pegawai tetap aman dan tidak masuk dalam program penghematan pemerintah.
Aksi demo ini menjadi bentuk ketidakpuasan para peserta CPNS dan PPPK, terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN.
