NawaBineka – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pelaksanaan retreat kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan ini disampaikan setelah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait retreat tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami berterima kasih dan kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersih dan transparan,” ujar Bima Arya di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran dan Konflik Kepentingan
Retreat kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025 itu dipertanyakan oleh sejumlah pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Mereka mencurigai adanya konflik kepentingan dalam penunjukan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat, mengingat perusahaan tersebut diduga dikelola oleh kader Partai Gerindra.
“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan, dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu yang seharusnya dilakukan secara terbuka,” ujar pakar hukum tata negara Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).
Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Annisa Azahra, juga menyoroti kewajiban peserta retreat untuk membayar biaya keikutsertaan, yang menurutnya patut dicurigai.
“Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikutsertaan,” katanya.
Annisa juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses penunjukan pelaksana retreat. “Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana,” tambahnya.
Bima Arya: Anggaran dari APBN, Siap Laporkan ke KPK
Menanggapi laporan tersebut, Bima Arya menjelaskan bahwa anggaran untuk retreat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Enggak ada dari APBD, semuanya dari APBN, kecuali transportasi para kepala daerah ke lokasi tertentu yang memang diambil dari APBD, seperti lazimnya acara pemerintah pusat,” jelasnya.
Bima juga menegaskan bahwa dirinya siap memberikan laporan penggunaan anggaran retreat secara detail jika diminta oleh KPK.
“Kami memastikan semuanya transparan dan kami siap untuk menyampaikan itu, laporan itu secara detail,” ujarnya.
Meski Wamendagri menegaskan transparansi dalam penyelenggaraan retreat kepala daerah, laporan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tetap menimbulkan pertanyaan.
Dengan dugaan konflik kepentingan dan indikasi penyalahgunaan anggaran, penyelidikan dari KPK menjadi langkah yang dinanti untuk mengungkap kebenaran di balik acara ini. Apakah retreat ini benar-benar murni sebagai program pembekalan kepala daerah, atau justru menjadi ladang korupsi terselubung? Waktu yang akan menjawabnya.
