NawaBineka – Penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai kota Turki. Imamoglu, yang merupakan salah satu tokoh oposisi utama dan rival politik Presiden Recep Tayyip Erdogan, ditangkap oleh aparat kepolisian pada Rabu (19/3/2025) di kediamannya, dalam kasus dugaan korupsi yang disebut sebagai ‘kudeta politik’ oleh partai oposisi CHP.
Penahanan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Universitas Istanbul mencabut gelar sarjananya, memunculkan spekulasi bahwa langkah tersebut bertujuan menggagalkan pencalonannya dalam pemilu mendatang. Di Turki, kandidat presiden wajib memiliki gelar pendidikan tinggi. Imamoglu kini ditahan di markas kepolisian untuk menjalani penyelidikan.
Kantor berita Anadolu menyebut penahanan Imamoglu juga berkaitan dengan penyelidikan terpisah soal dugaan dukungan terhadap kelompok yang dilarang pemerintah, Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Imamoglu diduga terlibat dalam membantu kelompok tersebut, dan menjadi satu dari tujuh orang yang ditahan.
Ketua Partai Rakyat Republik (CHP), Ozgur Ozel, menyebut penahanan Imamoglu sebagai “upaya kudeta terhadap presiden kita berikutnya” dan menilai tindakan aparat sebagai bentuk kekerasan yang mengabaikan kehendak rakyat. “Kami tidak akan menyerah. Pada akhirnya, keinginan rakyat akan menang dan Turki akan menang,” ujarnya tegas.
Menanggapi meningkatnya ketegangan, kantor Gubernur Istanbul segera mengeluarkan larangan seluruh bentuk aksi protes hingga 23 Maret. Meski demikian, ribuan demonstran tetap turun ke jalan di berbagai kota termasuk Istanbul dan Ankara. Mereka menolak penahanan Imamoglu dan menuding pemerintah berupaya membungkam lawan politik menjelang pemilu.
Di tengah demonstrasi yang meluas, polisi antihuru-hara melepaskan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa yang mencoba menuju Alun-alun Taksim, lokasi ikonik demonstrasi di Istanbul. Akses menuju alun-alun telah dipasangi barikade sejak penangkapan Imamoglu. Bentrokan pun pecah antara demonstran dan aparat yang berjaga.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengumumkan penindakan terhadap akun-akun media sosial yang dianggap provokatif. Sebanyak 261 akun diidentifikasi, termasuk 62 di antaranya berasal dari luar negeri. Pemerintah mencatat sekitar 18,6 juta unggahan terkait Imamoglu dalam waktu 24 jam setelah penahanannya.
Otoritas Turki juga menyita perusahaan konstruksi yang dimiliki bersama oleh Imamoglu, yakni Imamoglu Construction, Trade and Industry. Pengadilan disebut telah mengambil alih kendali atas perusahaan tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan.
Penahanan Imamoglu menambah panas suhu politik di Turki, terutama menjelang pemilu yang akan datang. Sebagai figur populer yang berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota Istanbul pada 2019, Imamoglu dipandang sebagai ancaman serius bagi dominasi politik Presiden Erdogan dan partai penguasa. Banyak kalangan melihat kasus ini sebagai ujian besar bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Turki.
