NawaBineka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp5.396.761, atau sekitar Rp5,3 juta. Pencapaian angka ini merupakan hasil keputusan yang diambil dalam rapat bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta, mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di ibu kota.
Kenaikan UMP Jakarta tahun 2025 ini mencapai 6,5 persen jika dibandingkan dengan UMP sebelumnya yang berjumlah Rp5.067.381. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi buruh dan pekerja di DKI Jakarta, di tengah tantangan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.
Latar Belakang Menaiknya UMP
Kenaikan serupa juga diumumkan secara nasional oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di mana UMP 2025 ditetapkan naik 6,5 persen. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024, yang diteken pada 4 Desember 2024.
Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, proses pengumuman ini telah melalui serangkaian pertemuan dan diskusi yang dilakukan dengan berbagai pihak.
“Proses penetapan UMP Jakarta 2025 akan diawali dengan rapat bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 9 Desember 2024,” tutur Hari.
Penetapan Melalui Formula Tertentu
Sesuai dengan Pasal 2 Permenaker 16/2024, penetapan UMP 2025 disusun berdasarkan formula: UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun, UMP akan mengalami kenaikan yang ditentukan oleh jumlah persentase yang telah ditetapkan, dalam hal ini 6,5 persen.
Dengan demikian, perhitungan ini tidak hanya berdampak pada buruh yang berpenghasilan tetap, tapi juga berpotensi memberikan efek pada skala ekonomi secara umum, di mana daya beli masyarakat meningkat, mendorong pertumbuhan konsumsi.
Tanggapan dari Berbagai Pihak
Kenaikan UMP ini mendapatkan respons beragam dari kalangan buruh dan pengusaha. Para buruh sebelumnya menuntut kenaikan hingga 10 persen, sehingga harapan mereka adalah UMP Jakarta 2025 bisa mencapai Rp5.574.119.
Namun, dengan keputusan yang telah diumumkan, tampaknya masih belum memenuhi ekspektasi kalangan pekerja. Sementara itu, kalangan pengusaha, melalui asosiasi mereka, mengungkapkan keprihatinan.
Beberapa di antara mereka takut akan dampak negatif dari kenaikan ini terhadap daya saing usaha. UMP yang tinggi dianggap bisa menambah beban operasional mereka, terutama bagi usaha kecil dan menengah.
Momen Penting dalam Penetapan Upah
Proses penetapan UMP adalah momen penting bagi pengusaha dan pekerja di DKI Jakarta. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cermin dari pergeseran ekonomi dan sosial yang sedang terjadi.
Dengan evaluasi yang dilakukan Dewan Pengupahan, diharapkan setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi berbagai pihak. Rapat-rapat yang dilakukan menjelang pengumuman UMP ini juga menjadi ruang untuk menampung aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen, termasuk serikat buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja.
Menyongsong Tahun 2025
Dengan adanya kebijakan ini, harapannya pekerja di DKI Jakarta dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Upah yang yang lebih tinggi diharapkan mampu menutupi berbagai kebutuhan dasar yang semakin meningkat, sekaligus memberikan rasa aman bagi mereka dari sisi ekonomi.
Sebagai salah satu kota dengan kehidupan yang padat dan kompetitif, Jakarta menjadi saksi bagaimana perubahan ekonomi dapat berdampak langsung pada kualitas hidup penghuninya. Dengan setiap keputusan yang diambil, baik pemerintah, pengusaha, maupun buruh, harus saling mendukung untuk menciptakan iklim kerja yang lebih baik.
