NawaBineka – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap Pertamina setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang subholding serta kontraktor kerja sama periode 2018-2023.
“Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya,” ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).
Erick menyatakan bahwa Kementerian BUMN akan lebih fokus melakukan perbaikan tata kelola di perusahaan pelat merah, khususnya dalam pengelolaan energi. Ia juga menyebutkan akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi konkret.
Hormati Proses Hukum Kejaksaan Agung
Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN mendukung penuh penyelidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia bahkan mengaku telah melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada pukul 11 malam sebelum berangkat ke Magelang.
“Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Jaksa Agung sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormati,” jelasnya.
Pergantian Direksi Sesuai Rapat Pemegang Saham
Terkait direksi anak usaha Pertamina yang terseret dalam kasus ini, Erick menyebut bahwa keputusan terkait perubahan manajemen akan diselaraskan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada Maret ini.
“Kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris, direksi kita sejalankan dengan rapat tahunan,” pungkasnya.
Dengan langkah evaluasi menyeluruh dan koordinasi bersama pemangku kebijakan, Erick berharap kasus ini bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola di tubuh Pertamina dan perusahaan BUMN lainnya.
