NawaBineka – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai bahwa penolakan beberapa kepala desa terhadap rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu hingga 80 ribu desa hanya merupakan kesalahpahaman dalam komunikasi.
Untuk mengatasi hal ini, ia bersama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, berencana mengundang sejumlah asosiasi kepala desa dan perangkat desa guna berdialog dan membahas lebih lanjut terkait program tersebut.
“Minggu depan, Bapak Menteri Koperasi, kami akan hadir. Kami akan undang asosiasi. Kami mau jelaskan. Jangan sampai miskomunikasi. Itu saja,” ujar Tito saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Beberapa asosiasi yang akan diajak berdiskusi di antaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes).
Tito menekankan pentingnya mekanisme dialog dalam perumusan kebijakan desa. Ia memahami bahwa pemerintah desa lebih menginginkan skema pembangunan yang bersifat bottom-up, di mana 70 persen program dirancang berdasarkan musyawarah di tingkat desa, sementara 30 persen kebijakan diakomodasi dari pemerintah pusat.
Terlepas dari adanya penolakan di beberapa daerah, Tito menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program inovatif yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Pak Presiden kali ini membuat satu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan, nanti akan ada tambahan anggaran, kemudian di-back up dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral berbagai macam, termasuk masalah kesehatan dan klinik. Ini belum pernah terjadi,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto juga kembali menggelar rapat bersama jajaran menteri dan wakil menteri di Istana Negara pada Jumat pagi. Rapat tersebut membahas Koperasi Desa Merah Putih serta tindak lanjut dari berbagai program kerakyatan.
Jajaran pejabat yang hadir dalam rapat tersebut meliputi Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta Menteri Sekretaris Negara.
Pemerintah berharap dialog yang akan digelar dalam waktu dekat dapat menjembatani kesalahpahaman terkait kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dan memastikan program tersebut dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat desa.
