NawaBineka – Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang para kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025).
“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah.
Ia menjelaskan bahwa instruksi yang diberikan Megawati bukanlah larangan, melainkan sekadar penundaan keberangkatan ke Magelang sambil menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDI-P.
Prioritas Kerja untuk Rakyat
Basarah menambahkan bahwa alasan penundaan tersebut adalah agar para kepala daerah lebih mengutamakan kepentingan rakyat dengan langsung bekerja di daerah masing-masing setelah dilantik.
“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” tegasnya.
Instruksi penundaan ini sempat menjadi sorotan, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2/2025).
Hasto ditahan terkait kasus suap yang melibatkan eks kader PDI-P, Harun Masiku, serta perkara perintangan penyidikan. Tak lama setelah penahanan itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang berisi arahan kepada seluruh kepala daerah PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang selama sepekan, dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu instruksi lebih lanjut.
Sejumlah Kader Tetap Ikut Retret
Meski demikian, sejumlah kepala daerah dari PDI-P tetap hadir dalam retret tersebut sejak acara dimulai pada 21 Februari 2025. Beberapa di antaranya bahkan awalnya menunda keberangkatan namun akhirnya memutuskan untuk hadir.
Retret kepala daerah di Akmil Magelang ini sendiri bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program Asta Cita yang menjadi visi pembangunan nasional.
Dengan adanya klarifikasi ini, PDI-P berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait posisi partai dalam kegiatan tersebut.
