NawaBineka – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabakan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Juli 2024 karena belum siapnya fasilitas dasar seperti air dan listrik.
Kepala Negara menegaskan, akan mulai pindah saat fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih sudah tersedia. Jokowi kemudian justru berbalik mempertanyakan kesiapan fasilitas di Ibu Kota Nusantara.
Baca Juga: Warga Singapura Diperbolehkan Makan Serangga, Ini Penyebabnya
“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” tanya Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Presiden Jokowi mengaku telah menerima laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kemajuan pembangunan di IKN. Namun, hingga kini, kesiapan air bersih dan listrik di sana masih belum selesai.
“Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Dia menegaskan, Keppres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika sudah lengser dari jabatan presiden.
“Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat,” ungkap Jokowi.
Baca Juga: Inara Rusli Akui Gak Kaget Lihat “Kelakuan” Virgoun: Cuma Sedih!
Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024, tapi rencana itu ternyata molor.
Terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, air minum rencananya akan masuk kawasan IKN mulai 15 Juli 2024. Hal itu akan langsung dicek lansung oleh Menteri Basuki.
“Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana,” tutur Basuki.
Basuki menambahkan, sarana dan prasarana untuk upacara 17 Agustus di IKN berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Misalnya, selesainya pembangunan Istana Presiden dan kantor-kantor Menteri Perekonomian yang terdiri dari empat tower. Tidak hanya itu, beberapa perumahan untuk para menteri juga diharapkan dapat selesai pada bulan ini.
“Mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Besok ini Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) sudah di sana dengan Ibu, ngecek rumahnya,” tuturnya.
Total 47 tower untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Nasional (ASN) pun telah disiapkan, dengan 12 tower di antaranya berperabot, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta upacara. “Jadi intinya insyaallah prasarana untuk kesiapan 17 Agustus sudah siap,” kata Basuki.
Lalu muncul pertanyaan, apakah IKN bakal mangkrak atau bernasib seperti Hambalang?
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menjelaskan, proyek IKN memerlukan anggaran fantastis mencapai Rp466 triliun. Di tengah keuangan negara yang sudah berdarah-darah.
“Sudah saya sering sampaikan, IKN ini adalah proyek yang tidak potensial. Pada akhirnya membuat pendanaan lebih heavy kepada APBN. Ketika APBN terbatas karena pengeluaran program lainnya, proyek IKN berpotensi mangkrak dan menjadi Hambalang baru,” kata Nailul, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga: Prancis Keok dari Spanyol, Lamine Yamal Rayakan Ultah ke 17 dengan Lolos ke Final Euro 2024
Hingga kini, sambung Nailul, belum ada investor asing tunggal yang masuk ke IKN untuk berinvestasi. Hanya ada BUMN-BUMN yang diminta pemerintah untuk membangun gedung-gedung di IKN tanpa melihat prospek bisnis di masa depan.
Sejak awal perencanaan, proyek IKN Nusantara memang mendapat sorotan hingga kritikan tajam dari berbagai kalangan. Lalu, jika proyek ini gagal tentu harus ada yang bertanggung jawab.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Djarot Saiful Hidayat ikut mengomentari batalnya Jokowi berkantor ke IKN bulan ini. Dia meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap.
“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu ‘pede’ gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Ketua Badan Pengkajian MPR RI itu.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah Jokowi terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” ucap Djarot.
Dia memprediksi proyek IKN akan mengendur pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: 5 Tips Merawat Ban Mobil Agar Awet dan Tahan Lama
Sementara Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, berharap agar Jokowi membatalkan niatnya untuk menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Menurutnya, Upacara Kemerdekaan lebih baik tetap diadakan di Istana Merdeka, Jakarta.
“Kalau itu disatukan di Istana Negara Jakarta juga bagus. Berhemat saat masyarakat tengah kesulitan,” teran Mardani.
Mardani berpendapat, Jokowi memang semestinya bersikap realistis dengan kondisi Indonesia saat ini. Kepindahan ke IKN bukan suatu hal yang memiliki urgensi dan tidak perlu dipaksakan dilakukan dalam waktu dekat.
Dia pun mengaku akan memuji Jokowi bila berani menyatakan IKN belum siap dan layak untuk dihuni. Mardani meminta agar proses pembangunan IKN berjalan secara alami tanpa perlu dipaksa.
“Bagus. Pak Jokowi tidak perlu gengsi menyatakan memang IKN belum siap. Tidak perlu dipaksa. Dan kita juga tidak perlu menghujat Pak Jokowi. Malah saya apresiasi keberanian menunda. Biar semua berjalan dengan natural,” tutup Mardani.
Baca Juga: 5 Tantangan Zodiak Cancer di Bulan Juli dan Cara Mengatasinya
