NawaBineka – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis klaim politikus PDIP Deddy Sitorus yang menyebut ada utusan yang meminta PDIP untuk membatalkan pemecatan dirinya sebagai kader dan mendesak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mundur. Jokowi menegaskan, tudingan tersebut tidak benar.
“Nggak ada. Harusnya disebutkan siapa utusan itu biar jelas, nggak ada,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Jumat (14/3/2025).
Jokowi juga mempertanyakan alasan dirinya harus mengirimkan utusan untuk meminta hal tersebut. Menurutnya, tidak ada kepentingan pribadi yang membuatnya harus ikut campur dalam keputusan internal PDIP.
“Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Logikanya apa? Saya itu sudah diam lho ya, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus, tapi ada batasnya,” tegasnya.
Meski terus dikaitkan dengan PDIP, Jokowi memilih untuk tidak banyak berkomentar lebih jauh mengenai posisinya dalam partai yang membesarkannya itu.
Klaim Soal Utusan yang Minta Hasto Mundur
Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa sekitar 14 Desember 2024, ada seseorang yang mengaku sebagai utusan dan meminta PDIP agar tidak memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Selain itu, utusan tersebut juga disebut meminta agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
Menurut Deddy, dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa ada sembilan orang dari PDIP yang menjadi target penyelidikan pihak kepolisian dan KPK.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Namun, Deddy tidak menyebut secara rinci siapa sosok utusan yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa utusan tersebut merupakan pihak yang memiliki kewenangan tinggi.
Deddy pun meyakini bahwa kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto adalah bagian dari politisasi hukum. Ia menilai ada unsur kesewenang-wenangan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Sejauh ini, PDIP belum memberikan tanggapan resmi atas bantahan Jokowi terkait klaim tersebut. Sementara itu, Hasto Kristiyanto masih menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang tengah ditangani KPK.
