NawaBineka – Sedang heboh wacana subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilempar oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Apakah ini upaya menaikan tarif KRL?
Budi menyampaikan, pihaknya sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
Baca Juga: Mengenal Tanda-tanda Masalah Pendengaran di Usia Remaja
“Kami lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” tegas Menteri Budi Karya Sumadi.
Pemerintah bakal mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK, artinya tidak semua penumpang kini mendapatkan subsidi hanya penumpang yang NIK-nya masuk daftar. Rencana ini masuk dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Hal ini pun memancing reaksi publik, terutama para pengguna setia KRL. Mereka memprotes rencana pemerintah yang dianggap ingin menaikan tarif dengan mengeluarkan wacana subsidi KRL berbasis NIK.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati memastikan, sampai saat ini belum ada rencana untuk menaikkan tarif KRL. Dia menegaskan, perubahan subsidi KRL juga masih dalam tahap kajian dan belum tentu diimplementasikan.
“Saat ini kita belum ada rencana (kenaikan tarif KRL),” ucap Adita.
Menurut dia, kajian yang dibahas terkait dengan data acuan siapa-siapa yang berhak mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
“Jelas basisnya NIK, nah NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi apanya, itu yang sebenarnya sedang kita bahas,” tegas dia.
Sedangkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub memastikan belum ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat.
“Rencana itu merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal.
Baca Juga: Tips Menggunakan Earphone yang Aman untuk Telinga
Risal menegaskan, untuk memastikan skema tarif subsidi KRL betul-betul tepat sasaran, DJKA Kemenhub masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu menahu mengenai wacana pemberian subsidi tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK.
“Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu. Saya belum tahu masalah di lapangan seperti apa,” ucap Jokowi.
