NawaBineka – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalin komunikasi lintas sektor guna mengurangi dampak sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa komunikasi intensif dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha untuk mencari solusi bagi para pekerja yang terdampak.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menggandeng perusahaan industri tembakau di Kudus, yang siap menampung setidaknya 2.000 pekerja eks Sritex. “Tadi salah satu perusahaan sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja),” ujar Luthfi saat kunjungannya di PT Djarum Oasis, Kudus, Rabu (5/3/2025).
22 Perusahaan Siap Tampung Eks Pekerja Sritex
Selain itu, berdasarkan data terbaru, ada sekitar 22 perusahaan yang menyatakan kesiapannya untuk menampung para pekerja yang terdampak PHK. Namun, Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng hanya bersifat mengupayakan dan tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya.
“10 ribuan orang itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. (Kita) tanya satu-satu, apalagi tidak semua (eks) karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo,” jelasnya.
Untuk pekerja yang ingin beralih menjadi wirausaha, Pemprov Jateng telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pelatihan bagi mereka yang ingin membuka usaha mandiri.
Hak Pekerja Diupayakan Terpenuhi Sebelum Lebaran
Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja, seperti tunjangan jaminan hari tua (JHT) dan tunjangan PHK, dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.
“Terkait tunjangan jaminan hari tua (JHT) dan tunjangan PHK, kami upayakan maksimal (terbayar) sebelum hari raya (Lebaran 2025),” tegas Luthfi.
Dampak ke UMKM Sekitar Sritex
Selain para buruh, Luthfi juga menyoroti dampak yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada keberadaan Sritex. Ia telah berkoordinasi dengan Bupati Sukoharjo untuk mendata para pelaku UMKM yang terdampak dan mencari solusi untuk mereka.
“Saya sudah koordinasi dengan Bupati (Sukoharjo) agar mendata pelaku UMKM. Nanti kita akselerasi juga agar dampak sosial bisa kita minimalisir,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemprov Jateng berharap dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat gelombang PHK massal ini serta memberikan solusi bagi para pekerja yang terdampak.
