NawaBineka – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara soal penunjukan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank-bank milik negara. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat sinergi antara program pemerintah dan kebijakan perbankan BUMN, tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
“Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2025).
Sejumlah nama pejabat tinggi kementerian memang tercatat baru saja diangkat menjadi komisaris di bank pelat merah. Di antaranya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN), dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menjadi Komisaris BTN.
Selain itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza masuk dalam jajaran Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung diangkat sebagai Komisaris Bank Mandiri.
Erick menegaskan bahwa penunjukan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Ia mengatakan, pemilihan pejabat dari kementerian disesuaikan dengan fokus dan sektor prioritas dari masing-masing bank. Contohnya, BTN yang dikenal sebagai bank dengan fokus pembiayaan perumahan, menunjuk perwakilan dari kementerian yang menangani sektor tersebut.
“Pengangkatan komisaris disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya Fahri Hamzah di BTN karena berkaitan dengan sektor perumahan. Ini bukan semata-mata politis, tapi strategi untuk memperkuat ekosistem,” lanjut Erick.
Meski demikian, Erick menjamin bahwa masuknya pejabat kementerian ke dalam jajaran komisaris bank BUMN tidak akan mengganggu transparansi dan akuntabilitas institusi. Ia menyebut pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta lembaga pengawas lainnya.
“Tetap ada pengawasan dari Kemenkeu, BI, dan lainnya. Jadi, tidak ada alasan untuk khawatir soal transparansi,” tegas Erick.
Berikut daftar pejabat kementerian yang ditunjuk menjadi komisaris bank BUMN:
- Suryo Utomo, Dirjen Pajak Kemenkeu: Komisaris Utama BTN
- Fahri Hamzah, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Komisaris BTN
- Helvi Yuni Moraza, Wamen UMKM: Komisaris BRI
- Yuliot Tanjung, Wamen ESDM: Komisaris Bank Mandiri
- Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu: Komisaris Bank Mandiri
- Tedi Bharata, Deputi SDM Kementerian BUMN: Wakil Komisaris Utama BNI
Penunjukan ini memunculkan beragam respons dari publik, terutama menyangkut kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Namun pihak Kementerian BUMN memastikan bahwa semua langkah diambil dengan memperhatikan prinsip good corporate governance dan kepentingan nasional.
Erick Thohir menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja bank BUMN. “Kita tidak ingin hanya besar di aset, tapi juga efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan program strategis pemerintah,” pungkasnya.
