NawaBineka – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) tidak bisa disamakan dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengguncang Malaysia. Ia meminta publik untuk lebih objektif dan melihat contoh Sovereign Wealth Fund (SWF) yang sukses di berbagai negara.
Pernyataan ini disampaikan Erick dalam keterangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025). Ia mengaku memahami adanya skeptisisme dari masyarakat terhadap Danantara, tetapi meminta agar publik tidak langsung menghakimi tanpa melihat realitas di lapangan.
“Saya dan Pak Rosan (Direktur Utama BPI Danantara) punya hubungan baik. Pak Rosan dulu pernah jadi Wakil Menteri BUMN juga. Jadi, saya rasa ini positif, visinya Bapak Presiden juga positif. Mungkin market masih berpikir negatif terhadap Danantara, tapi kita harus melihatnya secara objektif,” ujar Erick.
Danantara Dibandingkan dengan 1MDB, Erick: Itu Salah Besar
Erick menolak anggapan bahwa Danantara akan bernasib seperti 1MDB, yang menjadi skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Menurutnya, Indonesia harus melakukan benchmarking atau perbandingan dengan SWF yang sukses, seperti Public Investment Fund (PIF) di Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (Adia) di Dubai, atau Qatar Investment Authority di Qatar.
“Jangan melihat Danantara seperti 1MDB. Ada banyak contoh yang sukses, seperti PIF di Saudi, Adia di Dubai, atau Qatar Investment di Qatar yang bagus,” tegasnya.
Menurut Erick, mindset publik harus diarahkan pada pengelolaan investasi negara yang profesional dan transparan, bukan hanya menyoroti kegagalan dari kasus negara lain.
Dana BPI Danantara Berasal dari Dividen BUMN, Bukan Uang Masyarakat
Erick juga menepis anggapan bahwa dana investasi Danantara berasal dari tabungan masyarakat atau dana perbankan. Ia menegaskan bahwa modal yang digunakan berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN, yang kemudian diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang.
“Yang diinvestasikan ini bukan uang masyarakat yang diambil dari bank, tetapi dividen perusahaan BUMN yang dimasukkan kembali ke investasi,” jelasnya.
Dengan model seperti ini, Erick meyakini Danantara dapat beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan tetap memberikan manfaat bagi negara.
Buktikan Kinerja Sebelum Menghakimi
Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa kinerja Danantara perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum mendapat penilaian negatif. Ia meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam mengkritik tanpa melihat hasil nyata.
“Jangan langsung membandingkan Danantara dengan Sovereign Wealth Fund yang gagal. Itu salah besar. Kita buktikan saja nanti bagaimana hasilnya,” tambahnya.
BUMN Dicap Korup, Erick: Buktinya Profit Rp310 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menanggapi kritik terhadap BUMN yang sering dikaitkan dengan korupsi dan inefisiensi. Menurutnya, jika seluruh BUMN benar-benar bermasalah, maka perusahaan-perusahaan pelat merah tidak mungkin mampu mencetak laba besar.
“Kalau BUMN korup semua, tidak mungkin profitnya mencapai Rp310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan di bandara hari ini bisa lebih baik,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, namun meminta masyarakat untuk melihat bukti nyata sebelum membuat kesimpulan.
“Kalau ada isu-isu di lapangan, silakan dikritisi. Tetapi mari kita lihat hasilnya dulu,” tutup Erick
