Nawabineka – Kamu pasti tahu, BBM subsidi sangat penting buat masyarakat. Tapi, jika ada SPBU yang terlibat praktik kecurangan, BPH Migas siap memberikan sanksi tegas! Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak jika temuan kecurangan sudah terbukti melalui proses verifikasi.
“Jika memang temuan sudah pasti memang kami juga di dalam melakukan verifikasi itu jelas, jika memang ada SPBU-SPBU seperti itu, ada sanksinya,” kata Alfon dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada SPBU yang terbukti curang adalah tidak diberikan penugasan pendistribusian BBM subsidi. Meski bukan berupa pencabutan, langkah ini dianggap efektif untuk memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku.
“Di kita pemberian sanksi tidak diberikan penugasan dalam pendistribusian subsidi itu namanya, bukan pencabutan. Tapi tidak diberikan penugasan pada SPBU yang memang terindikasi,” jelasnya.
Meski sumber daya manusia di BPH Migas terbatas, mereka tetap melakukan pengawasan secara intensif dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Polri dan pemerintah daerah. Kerja sama ini sudah diformalkan melalui berbagai perjanjian kerja sama (PKS) yang bertujuan memastikan bisnis BBM subsidi tetap berjalan dengan transparan.
“Sudah banyak perjanjian kerja sama (PKS), khususnya untuk bisa memastikan pengawasan bisnis-bisnis BBM bersubsidi di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Alfon juga menyoroti kasus penyelewengan solar subsidi dengan barcode ilegal yang baru-baru ini dibongkar oleh Bareskrim Polri di Tuban dan Karawang. Solar subsidi tersebut diduga dijual kembali dengan harga nonsubsidi oleh para pelaku, sehingga merugikan negara.
“Sistem QR Code itu sendiri kenapa? Satu, tidak bisa di-copy atau kloning. Yang kedua, sebetulnya karena ini spesifik berdasarkan kebutuhan konsumen tentu seharusnya spesifik,” tutur Alfon.
Dengan langkah-langkah preventif dan sanksi yang tegas, BPH Migas berharap bisa menekan praktik kecurangan di SPBU serta memastikan bahwa BBM subsidi tepat sasaran. Bagi kamu yang peduli soal transparansi dan keadilan di sektor energi, inilah contoh nyata bagaimana regulasi dan pengawasan bisa melindungi kepentingan rakyat. Tetap semangat dan terus dukung upaya menjaga integritas sistem distribusi energi di Indonesia!
