NawaBineka – Pemangkasan drastis anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,7 triliun memicu kekhawatiran besar di sektor konstruksi.
Pengurangan ini diprediksi tidak hanya membatalkan banyak proyek infrastruktur baru, tetapi juga berdampak pada tenaga kerja hingga pemeliharaan jalan nasional yang berpotensi memicu kecelakaan saat mudik Lebaran.
Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo), Peter Frans, menilai pemangkasan ini akan memicu rasionalisasi besar-besaran di perusahaan konstruksi, baik BUMN maupun swasta. Pasalnya, dengan berkurangnya jumlah proyek baru, banyak tenaga kerja harian dan kontrak yang berisiko kehilangan pekerjaan.
“Kami, para pengusaha konstruksi dan konsultan, menyuarakan kondisi ini. Sebab, rasionalisasi tenaga kerja hampir pasti terjadi di berbagai perusahaan konstruksi,” ujar Peter, Sabtu (8/2/2025).
2,1 Juta Pekerja Konstruksi Terancam Menganggur
Sektor konstruksi yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurut Peter, sekitar 2,1 juta tenaga kerja konstruksi terancam menganggur karena hingga saat ini tidak ada proyek infrastruktur baru yang berjalan.
Selain ancaman PHK massal, pemangkasan anggaran juga berdampak pada bisnis konstruksi secara keseluruhan. Minimnya proyek membuat volume pekerjaan menurun, persaingan tender semakin ketat, dan pendapatan perusahaan berkurang drastis.
Dampak Langsung pada Kontraktor BUMN
Executive Vice President Corporate Secretary PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim, menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh besar pada target produksi kontrak baru perusahaan.
“Jika proyek-proyek baru berkurang, otomatis pendapatan dari kontrak baru juga akan terdampak. Kami harus melakukan penyesuaian,” kata Adjib.
Dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh kontraktor lain, terutama BUMN Karya yang selama ini mengandalkan proyek infrastruktur pemerintah. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sektor konstruksi mengalami perlambatan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Risiko Terhadap Pemeliharaan Infrastruktur
Selain dampak pada tenaga kerja, pemangkasan anggaran juga berisiko terhadap pemeliharaan jalan nasional. Padahal, jalan nasional yang terawat sangat penting, terutama menjelang musim mudik Lebaran yang akan datang.
Tanpa pemeliharaan rutin, kondisi jalan bisa memburuk dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh selama periode mudik.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Adaptif
Meski pemangkasan anggaran dilakukan sebagai bagian dari efisiensi fiskal, para pelaku industri konstruksi berharap pemerintah dapat mencari solusi agar proyek infrastruktur tetap berjalan dan tenaga kerja tetap terserap.
Jika pemotongan anggaran terus berlanjut tanpa ada kebijakan adaptif, dampaknya tidak hanya pada sektor konstruksi, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
