NawaBineka– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan segera menertibkan distribusi solar subsidi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh industri.
Pengumuman ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2). Ia mengungkapkan bahwa distribusi solar subsidi saat ini masih banyak mengalami penyimpangan.
“Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar,” kata Bahlil.
Ia menyebut bahwa solar subsidi seharusnya digunakan untuk masyarakat kecil, tetapi kenyataannya masih banyak industri yang menyalahgunakannya. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan penataan ulang, seperti yang sebelumnya diterapkan pada distribusi LPG 3 kg.
Siap Hadapi Polemik
Bahlil menyadari bahwa kebijakan ini kemungkinan besar akan menuai protes dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi kepentingan rakyat.
“Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa,” ujarnya.
Menurut Bahlil, sebagai seorang pemimpin, ia harus berani mengambil langkah tegas demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua,” tambahnya.
Bahlil juga meminta kader-kader Partai Golkar untuk mendukung kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa mengatur ulang distribusi energi merupakan bagian dari perjuangan dalam menjamin hak-hak rakyat.
“Inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya,” kata Bahlil.
Evaluasi Penyaluran LPG 3 Kg
Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah serupa dalam menata distribusi LPG 3 kg. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan rantai distribusi tingkat pengecer untuk menghindari permainan harga yang merugikan masyarakat.
Namun, kebijakan ini justru menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah, terutama di wilayah Jabodetabek, serta antrean panjang di pangkalan resmi.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan agar pengecer tetap diizinkan menjual LPG 3 kg demi memastikan pasokan gas tetap tersedia bagi masyarakat.
Dengan rencana penertiban solar subsidi ini, masyarakat dan industri kini menunggu langkah konkret dari Kementerian ESDM terkait mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran tanpa menimbulkan dampak negatif seperti yang sempat terjadi pada LPG 3 kg.
