NawaBineka – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan permohonan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah tidak hadir dalam panggilan pada Senin, 6 Januari 2025.
Permohonan ini terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto dalam perkara pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR. Kasus ini melibatkan Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP yang diduga terlibat dalam upaya untuk menggantikan anggota DPR yang sudah ada.
Hasto dianggap berupaya untuk memberikan tekanan agar Harun bisa duduk sebagai anggota DPR melalui prosedur yang tidak benar.
Tidak Hadirnya Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto dijadwalkan untuk diperiksa oleh KPK namun tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa penjelasan yang jelas. Tindakannya ini mengundang perhatian dan pertanyaan mengenai sikapnya terhadap hukum dan transparansi dalam proses investigasi yang sedang berlangsung.
Dari informasi yang diperoleh, Hasto ingin KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya setelah perayaan HUT PDIP. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dan kesibukan politik menjadi faktor yang memengaruhi keterlibatannya dalam proses pemeriksaan.
“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh saudara Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan,” pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024.
Hal ini menggarisbawahi keseriusan kasus yang sedang ditangani KPK dan posisi Hasto sebagai tersangka. KPK juga berencana untuk memanggil saksi-saksi lain terkait dengan kasus ini, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU, yang juga dikaitkan dalam proses penyidikan.
Kasus ini mengalami banyak dinamika sejak dimulainya penyidikan. Hasto diketahui menghalangi penyidikan dalam kasus suap Harun Masiku, yang telah menjadi berita nasional sejak lama. Peran Hasto dalam perkara ini memicu isu-isu mengenai integritas politik di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyusun strategi untuk menangani kasus ini dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Hal itu bertujuan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum dan menghadirkan transparansi di dunia politik.
Selain Hasto, KPK juga memanggil Wahyu Setiawan untuk memberikan keterangannya. Dalam perkembangan terbaru, Wahyu Setiawan juga telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya kepada KPK.
Sekaligus, panggilan terhadap Wahyu menjadi penting untuk mengungkap lebih jauh keterlibatannya dalam kasus PAW yang melibatkan Hasto dan Harun. Proses pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mempercepat proses hukum.
