NawaBineka – Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, akhirnya ditangkap pada Rabu (15/1/2025) setelah berminggu-minggu menghindari penangkapan terkait dakwaan pemberontakan atas upayanya memberlakukan darurat militer bulan lalu.
Penangkapan ini dilakukan setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya di tengah kebuntuan yang berlangsung selama beberapa pekan. Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap atas tuduhan pemberontakan.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/1), Yoon berpotensi menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Selama berminggu-minggu, Yoon berusaha menghindari penangkapan dengan tetap berada di kompleks tempat tinggalnya yang telah diperkuat oleh barikade dan kawat berduri.
Dia dilindungi oleh anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) yang masih setia kepadanya. Kediaman Yoon bahkan dijuluki sebagai “benteng” oleh pihak oposisi, karena perlindungan ketat yang membuat pihak berwenang kesulitan melakukan penangkapan.
Pada 3 Januari 2025, upaya pertama untuk menangkap Yoon berakhir dengan kebuntuan yang menegangkan selama beberapa jam antara pengawal Yoon dan penyidik antikorupsi yang bekerja sama dengan polisi. Setelah itu, Yoon berjanji akan “berjuang sampai akhir.”
Namun, pada Rabu dini hari, ratusan petugas dari Kantor Investigasi Korupsi dan polisi kembali mengepung kediaman Yoon. Beberapa petugas memanjat tembok dan mendaki jalan setapak untuk mencapai gedung utama.
Setelah beberapa jam kebuntuan, pihak berwenang akhirnya berhasil menangkap Yoon. Mantan presiden itu kemudian merilis pesan video yang telah direkam sebelumnya.
Dalam pesan video tersebut, Yoon menyatakan bahwa ia memutuskan untuk mematuhi Kantor Investigasi Korupsi meskipun tidak mengakui legalitas investigasi tersebut.
“Saya memutuskan untuk menanggapi Kantor Investigasi Korupsi,” kata Yoon dalam pesan video itu.
“Saya tidak menerima legalitas investigasi tersebut, tetapi saya mematuhi untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan,” sambung dia.
Setelah pernyataan tersebut, Yoon meninggalkan kediamannya dalam sebuah konvoi dan dibawa ke kantor Kantor Investigasi Korupsi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Yoon Suk Yeol didakwa melakukan pemberontakan setelah berupaya memberlakukan darurat militer di tengah situasi politik yang memanas di Korea Selatan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi dan menciptakan ketegangan di negara itu.
Meskipun Kementerian Kehakiman Belanda menyatakan bahwa Yoon tidak terlibat langsung dalam pengaturan skor pertandingan yang terkait dengan perjudian, kasus ini tetap menimbulkan kontroversi besar di Korea Selatan.
Penangkapan Yoon Suk Yeol menuai reaksi beragam dari masyarakat Korea Selatan. Sebagian besar warga menyambut baik langkah ini sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, tidak sedikit pula yang khawatir bahwa situasi ini dapat memicu ketegangan politik lebih lanjut di negara tersebut. Penangkapan mantan presiden ini dianggap sebagai peristiwa bersejarah yang akan berdampak besar pada dinamika politik di Korea Selatan.
Penangkapan Yoon Suk Yeol menandai babak baru dalam upaya Korea Selatan untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di tingkat tertinggi pemerintahan. Dengan kasus ini, perhatian dunia kini tertuju pada proses hukum yang akan dijalani oleh Yoon dan dampaknya terhadap stabilitas politik di negara tersebut.
