NawaBineka – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya oknum birokrasi yang disebut sebagai “raja kecil” dalam pemerintahan, yang menentang kebijakan penghematan anggaran yang sedang digalakkan.
Menurutnya, oknum tersebut merasa kebal hukum dan berusaha mempertahankan praktik pengeluaran yang tidak perlu. Prabowo menyampaikan hal ini dalam Kongres XVII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).
Dia menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya memangkas pengeluaran yang dinilai mubazir dan bahkan berpotensi menjadi sarana korupsi di lingkungan birokrasi.
“Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil,” tegas Prabowo.
Fokus Penghematan untuk Kesejahteraan Rakyat
Meskipun tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang dimaksud sebagai “raja kecil”, Prabowo menekankan bahwa anggaran yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk kepentingan rakyat, termasuk peningkatan gizi anak-anak dan perbaikan sekolah-sekolah di Indonesia.
“Indonesia saat ini memiliki 330.000 sekolah, namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas luar negeri dikurangi,” jelasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri harus benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak, bukan sekadar ajang pelesiran.
“Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek, nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” tambahnya dengan nada tegas.
Menekan Pemborosan dan Reformasi Birokrasi
Pernyataan Prabowo ini mengindikasikan langkah tegas pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dengan menekan pemborosan anggaran. Selain itu, upaya penghematan ini diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih ketat dalam mengawasi penggunaan anggaran di lingkungan birokrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara.
