NawaBineka – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer dalam penjualan LPG 3 kg. Keputusan ini diambil setelah koordinasi antara DPR dan pemerintah terkait aspirasi publik yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, instruksi tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dapat membeli LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau, meskipun pemerintah juga berupaya menertibkan pengecer agar beroperasi lebih resmi.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Pastikan Harga Tetap Terjangkau
Selain mengizinkan pengecer kembali beroperasi, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar harga LPG 3 kg tetap sesuai dengan ketentuan subsidi.
“Presiden juga meminta agar pengecer tidak menjual dengan harga yang terlalu mahal. Administrasi dan proses lainnya akan diatur agar pengecer menjadi agen sub pangkalan dan tetap menjual LPG dengan harga wajar kepada masyarakat,” tambah Dasco.
Sebelumnya, pemerintah memangkas distribusi LPG 3 kg hingga hanya sampai tingkat pangkalan, tanpa melalui pengecer. Kebijakan tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat yang terbiasa membeli LPG di warung atau pengecer terdekat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menegaskan bahwa situasi ini bukanlah kelangkaan, melainkan upaya pemerintah merapikan sistem distribusi subsidi LPG.
“Kelangkaan LPG sebenarnya tidak ada. Kebutuhan dari 2024 ke 2025 volumenya tetap sama, hanya distribusinya yang kita rapikan,” ujar Bahlil di Bogor, Minggu (2/2).
Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan aturan agar pengecer yang sebelumnya beroperasi secara informal bisa menjadi bagian dari pangkalan resmi, sehingga distribusi LPG lebih terkontrol dan tepat sasaran.
Subsidi Tetap Harus Tepat Sasaran
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kita ingin merapikan sistem agar subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Ini bukan upaya mempersulit masyarakat, tapi memastikan subsidi lebih tepat sasaran,” kata Prasetyo di Kompleks DPR/MPR, Sabtu (1/2).
Dengan kebijakan baru ini, pengecer kembali diizinkan beroperasi, namun dengan regulasi yang lebih ketat. Pemerintah berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan harga yang stabil, sekaligus memastikan subsidi digunakan sebagaimana mestinya.
