Nawabineka – Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa yang akan membentang di pesisir Jakarta hingga Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kontribusi Pemprov DKI Jakarta dalam pendanaan proyek ini.
Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai USD 8 miliar dan menjadi kunci untuk melindungi kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang garis pantai dari ancaman perubahan iklim.
Panggilan untuk Urunan Dana
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta terkait proyek tanggul laut. “Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan,” ungkap Prabowo di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).
Prabowo berharap kerja sama ini bisa membantu menjaga keselamatan masyarakat yang terancam oleh perubahan cuaca dan peningkatan permukaan air laut. Ia menyatakan bahwa kontribusi Pemprov DKI Jakarta sangat berharga dan akan menciptakan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam proyek ini.
Prioritas Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan lokasi prioritas untuk pembangunan tanggul laut, termasuk Jakarta, Semarang, dan Brebes. “Tepian laut di wilayah itu sudah mengancam kehidupan rakyat, jadi tanggul utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang,” ujar Prabowo.
Ia juga mengungkapkan keterbukaan pemerintah jika ada negara atau perusahaan asing yang ingin berkontribusi dalam proyek ini. “Tapi, kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” tegasnya.
Rencana Anggaran dan Timeline
Pembangunan tanggul laut ini direncanakan akan memiliki panjang sekitar 500 km, membentang dari Banten hingga Jawa Timur, dengan total anggaran mencapai USD 80 miliar. Presiden memperkirakan bahwa proyek ini akan memakan waktu hingga 20 tahun, terutama untuk bagian Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun,” lanjut Prabowo. Rencana ini diharapkan dapat segera direalisasikan demi menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
