NawaBineka – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kemungkinan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Menurutnya, keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan masih mencukupi untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat hingga 2025 tanpa perlu ada kenaikan iuran.
“Saya sudah bilang ke bapak [Presiden Prabowo], kalau hitungan kami dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
Saat ini, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan tengah menggodok rencana penyesuaian tarif tersebut. Budi menegaskan bahwa angka kenaikan iuran masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.
“Rencananya [penyesuaian tarif] di 2026. Tapi sedang dikerjakan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Kesehatan,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memulai pembahasan intensif terkait skema kenaikan iuran ini. Namun, besaran penyesuaian tarif belum ditentukan.
“Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau. Tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani,” katanya.
Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan menjadi perhatian publik mengingat dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan kebijakan ini tetap mempertimbangkan kesejahteraan peserta dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
