NawaBineka – Dalam beberapa bulan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadapi tantangan internal menjelang kongres yang akan diadakan pada tahun 2025. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyatakan dengan tegas bahwa banyak kader yang berpotensi mengganggu proses kongres.
Ungkapan Megawati ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup serius di dalam tubuh partai yang telah lama memimpin dalam politik Indonesia. Megawati mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tampaknya ingin ‘awut-awut’ atau mengacaukan proses kongres mendatang.
Dalam konteks ini, istilah ‘awut-awut’ mengindikasikan adanya upaya untuk merusak atau menciptakan ketidakstabilan dalam pemilihan kepemimpinan di dalam partai. Hal ini sejalan dengan laporan sebelumnya mengenai ketidakpuasan di antara sejumlah kader PDIP terkait kebijakan yang diambil pucuk pimpinan partai.
“Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau ‘diawut-+awut’ saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu ‘awut awut’ partai saya,” jelas Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Megawati sendiri belum memutuskan apakah akan kembali maju sebagai ketua PDI Perjuangan.
“Sekarang masih keren diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres ibu musti jadi lagi. Enak saja, memangnya saya enggak boleh pensiun?,” sambung Mega.
Sanksi Pemecatan bagi Kader yang Tak Disiplin
Menambah ketegangan, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, baru-baru ini mengumumkan bahwa sekitar 27 kader PDIP terancam dipecat akibat ketidakdisiplinan mereka. Meskipun Hasto tidak merinci siapa saja kader tersebut, pengumuman ini dengan jelas menunjukkan bahwa Megawati dan para petinggi PDIP tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang dianggap tidak loyal.
Situasi ini mengindikasikan adanya upaya untuk menegaskan disiplin dan konsolidasi dalam tubuh partai, terutama menjelang kongres yang penting. Sanksi pemecatan ini mengarah pada penguatan citra partai di mata publik, agar PDIP bisa menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang serius dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Dalam politik, tindakan tegas seperti ini sering kali merupakan sinyal bahwa ada harapan untuk pembaruan dan restrukturisasi internal.
