NawaBineka – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini secara khusus menyasar layanan barang dan jasa yang masuk kategori mewah, termasuk layanan VIP di rumah sakit dan pendidikan internasional berstandar premium.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan prinsip gotong royong dalam sistem perpajakan.
“PPN 12% dikenakan bagi barang dan jasa yang masuk kategori premium, seperti kelas VIP di rumah sakit dan pendidikan internasional berbayar mahal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Rumah Sakit VIP dan Sekolah Swasta Internasional Kena Imbas
Kenaikan PPN 12% akan diterapkan pada kelas-kelas tertentu di rumah sakit yang menyediakan layanan VIP, seperti kamar premium dengan fasilitas mewah dan layanan khusus. Layanan ini umumnya digunakan oleh pasien dari kelompok masyarakat kelas atas yang mencari kenyamanan dan privasi lebih.
Selain itu, sekolah swasta internasional yang menawarkan kurikulum global seperti IB (International Baccalaureate) atau Cambridge, dengan biaya pendidikan tinggi, juga termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan tarif baru ini. Sekolah-sekolah ini biasanya menargetkan keluarga dengan daya beli tinggi dan menawarkan fasilitas pendidikan yang eksklusif.
Sri Mulyani menekankan, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keadilan pajak. “Dengan prinsip gotong royong, beban pajak lebih tinggi dikenakan kepada kelompok yang menikmati barang dan jasa mewah, tanpa memberatkan masyarakat umum,” sambungnya.
Sebaliknya, barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat, seperti sembako, layanan kesehatan umum, dan pendidikan reguler, tetap dibebaskan dari PPN. Misalnya, layanan rumah sakit kelas umum dan sekolah-sekolah nasional biasa tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.
Kenaikan tarif PPN untuk sektor premium ini memunculkan diskusi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Para penyedia layanan VIP di rumah sakit dan sekolah internasional mungkin harus menyesuaikan tarif mereka untuk mengakomodasi kenaikan pajak. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dipandang positif sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Ekonom menilai kebijakan ini berpotensi memberikan dampak kecil pada daya beli masyarakat kelas atas, mengingat segmen ini memiliki kemampuan finansial yang memadai. Namun, pemerintah tetap diharapkan dapat memastikan bahwa penerapan kebijakan ini berjalan adil dan transparan.
Dalam kebijakan terbaru ini, barang dan jasa yang bersifat kebutuhan pokok, seperti sembako (beras, daging, telur, susu), layanan kesehatan umum, serta pendidikan non-premium, tetap dibebaskan dari PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap masyarakat umum.
Dengan pemberlakuan PPN 12% pada layanan rumah sakit VIP dan sekolah internasional, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan pendapatan negara sekaligus menjaga prinsip keadilan fiskal. Publik kini menantikan implementasi kebijakan ini dan bagaimana sektor terkait akan menyesuaikan diri.
