NawaBineka – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di kolong flyover Kalibata, Jakarta Selatan, belakangan ini menjadi sorotan akibat ditutupnya aksesnya. Penutupan ini terjadi setelah adanya insiden tawuran yang kerap terjadi di area tersebut, yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan untuk menjaga keamanan masyarakat.
Namun, keputusan ini menuai berbagai keluhan dari warga sekitar yang merasa kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Warga sekitar mengekspresikan kekecewaannya terhadap penutupan JPO tersebut.
Mereka menganggap bahwa alternatif yang ada untuk menyeberangi jalur padat lalu lintas di bawah flyover sangat terbatas. Aneka keluhan diungkapkan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan orang dewasa, yang merasa terpaksa melintasi jalan yang berpotensi membahayakan jiwa.
Keluhan dan Tuntutan Warga
Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, menyayangkan penutupan JPO Kalibata yang tidak disertai dengan solusi alternatif. Ia menegaskan, “Penutupan JPO tanpa alternatif yang memadai sangat membahayakan warga, terutama anak-anak yang terpaksa melintasi flyover atau memanjat pagar.”
Rio juga menyoroti perlunya solusi darurat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Dia mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyediakan alternatif, seperti jembatan penyeberangan sementara atau zona penyeberangan yang dilengkapi dengan pengawasan ketat mendampingi keputusan tersebut.
Keluhan yang sama juga datang dari warga bernama Narsim, yang menekankan bahwa penutupan akses JPO sangat mengganggu rutinitas harian mereka. Warga kini harus mengambil risiko yang lebih besar dengan melintasi jalan yang ramai, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau insiden yang tidak diinginkan.
Sari, seorang warga lain di kawasan tersebut, menambahkan bahwa penutupan akses JPO adalah keputusan yang tidak efektif. Ia berpendapat bahwa sepanjang sejarah, penutupan akses JPO bukanlah yang pertama dan tidak memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat setempat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Alternatif dan Solusi yang Diusulkan
Para warga mengusulkan beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan ini, seperti kembali membuka JPO dengan pengawasan ketat atau membangun fasilitas penyeberangan sementara. Penambahan zebra cross yang aman dan terawasi juga menjadi pilihan yang dipertimbangkan untuk mengurangi risiko bagi warga yang harus menyeberangi jalan.
Pentingnya peninjauan kembali perda yang terkait dengan infrastruktur pejalan kaki juga disampaikan oleh Dwi Rio Sambodo, yang merasa perlu untuk memastikan adanya akses aman di area yang padat seperti Kolong Kalibata. Usulan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan warga dan memberi mereka kemudahan dalam bertransportasi.
Pentingnya Keterlibatan Pemerintah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain penyediaan alternatif penyeberangan, diharapkan ada komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga untuk memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat secara lebih menyeluruh.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah infrastruktur seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. jawabannya tidak hanya terletak pada penutupan, tetapi juga pada cara pemerintah dalam menyediakan solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Penutupan JPO Kalibata menjadi isu yang sangat penting yang perlu ditangani dengan serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga, langkah-langkah nyata harus diambil untuk mengatasi masalah ini dan memberikan akses yang aman bagi pejalan kaki.
Kedepannya, diharapkan adanya sinergi antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya memprioritaskan keamanan, tetapi juga kemudahan akses bagi semua kalangan demi menciptakan lingkungan kota yang lebih ramah bagi warganya.
