NawaBineka – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa anggaran untuk pengelolaan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2).
“Dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar Rp41,9 miliar, anggaran tersebut tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
Selain itu, anggaran layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70,8 juta juga tidak mengalami pemotongan. Dwikorita memastikan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja pegawai BMKG. Ia menyebutkan bahwa pagu anggaran tetap sesuai dengan jumlah awal, yaitu sebesar Rp847,24 miliar.
Melansir Antara, rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp2,82 triliun. Namun, dengan kebijakan efisiensi, anggaran tersebut dipangkas hingga Rp1,42 triliun, sehingga total pagu anggaran BMKG setelah efisiensi menjadi Rp1,40 triliun.
Dwikorita menjelaskan bahwa angka ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi V DPR RI dalam rapat mendatang. “Memang benar, baru saja kemarin ada rapat dengan Dirjen Anggaran, sebagaimana kementerian lainnya, memang ada rekonstruksi yang tentunya dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu yang terakhir Rp1,4 triliun, kami mendapatkan rekonstruksi menjadi Rp1,78 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program mitigasi bencana dalam anggaran BMKG tetap menjadi prioritas guna memastikan layanan publik berjalan optimal. Hal ini disampaikannya sebagai respons atas isu pemotongan anggaran BMKG hingga 50 persen dalam rangka efisiensi APBN yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2).
Hasan juga membantah kabar mengenai pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen dan mempersilakan publik untuk memverifikasi data terbaru mengenai efisiensi anggaran di BMKG. Ia menekankan bahwa efisiensi APBN yang diterapkan bertujuan untuk memangkas pengeluaran yang tidak efektif, sementara empat sektor utama, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas, layanan publik, dan bantuan sosial (Bansos), tetap dipertahankan sesuai arahan Presiden Prabowo.
